Permenkum Ham 35 2018, Atur Penempatan Narapidana di Lapas

0
67

LAMPUNGPAGI — Asesmen penempatan narapidana atau terpidana binaan pemasyarakatan tak lagi bisa asal-asalan ditaruh di sembarang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Apalagi dengan munculnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Dengan demikian para narapidana tersebut nantinya akan ditempatkan melihat risiko yang akan terjadi, dengan melihat hasil asesmen yang dilakukan tim Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan asisten PK. Hal itulah yang mendasari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung dalam agenda pelaksanaan Asemen di lembaga Pemasyarakatan klas I Bandar Lampung.

Berdasarkan Surat pemintaan yang dikirimkan Lembaga Pemasyarakatan Klas I bandar Lampung ke Bapas Bandar Lampung, Kepala Bapas Bandar Lampung M.Rolan bersama Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak Anwar dan Klien Dewasa Armedi, serta Jajaran Petugas PK Bapas Lampung berkoordinasi dengan Kepala Lapas Bapak Maizar dan Rully Lubis selaku Kasi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung guna melaksanakan Asesmen penempatan bagi seluruh Narpidana di Lapas Tersebut.

Dalam rangka melaksanakan Permenkumham no.35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, guna meningkatkan kualitas pelayanan tahanan dan kualitas pembinaan maka perlu dilakukan penelitian kemasyarakatan untuk kebutuhan pembinaan awal bagi narapidana .

Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana. Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud diselenggarakan di Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security atau Lapas Minimum Security.

Pada Pelaksanaan Assesmen Penampatan yang telah dilaksanakan oleh Bapas Bandar Lampung di Lembaga Pemasayarakatan Klas I Bandar Lampung , dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), wawancara, Observasi,pengumpulan data,dan studi literature Petugas PK Bapas satu persatu berkomunikasi langsung dengan Narapidana Lapas Klas I Bandar Lampung. Pelaksanaan Asesmen di Lapas Klas I Bandar Lampung berhasil diselesaikan sebanyak 852 Narapidana.

Kemudian hasil Asesmen yang telah dilaksanakan oleh PK Bapas akan ditelaah kembali dan kemudian hasil telaah tersebut akan direkomendasikan kepihak Lapas sebagai rekomendasi tingkat klasifikasi untuk penempatan berdasarkan tingkat resiko.

Roland selaku kepala Bapas Lampung menyebutkan “ Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan merupakan upaya pengoptimalisasian penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien. Maka dari itu, perlu dilakukan langkah-langkah fundamental yang dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan jalan keluar dari kebuntuan permasalahan Narapidana,” kata Rolan.

Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak Armedi mengatakan, dengan adanya revitalisasi pemasyarakatan, setiap Narapidana wajib di asesmen untuk penempatan penahanannya. Dari asesmen tersebut baru dituangkan dalam laporan litmas, dengan demikian penempatan Narapidana di tahanan dilihat berdasarkan resikonya.

“Dengan begitu para penempatan para Narapidana bisa tepat sasaran setelah melihat hasil asesmen”. (Rosyid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here