Pemdes Abung Jayo Dinilai Tak Transparan Kelola Dana Desa

0
2

LAMPUNGPAGI.NET — Kegiatan Pemerintah Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga tahun 2019 mendapat sorotan dan dinilai kurang transparansi, seperti tidak adanya papan informasi sebagai sarana publikasi agar dapat diketahui masyarakat.

Beberapa temuan kegiatan DD dari tahun 2016 sampai 2018 seperti sumur bor TA 2016 dinilai tidak bermanfaat dikarenakan paralon saluran air sudah rusak dan sudah tidak ada lagi. Namun sayangnya, Kepala Desa Abung Jayo Mulyadi sulit dikonfirmasi baik di kantor desa ataupun via telpon seluler.

Menyikapi hal ini, Dinas Pemerintahan Desa (DPMD) setempat, Rabu (3/7) menerangkan, sudah mengingatkan Kepala Desa untuk bisa memasang baliho atau papan informasi rencana dan pelaksanaan program dana desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam pemanfaatan dana desa kepada masyarakat.

Menurut Staf Bidang Pemerintahan Desa DPMD, memang ini jauh dari tindak pidana korupsi akan tetapi secara administrasi sudah menyalahi aturan, selain itu sesuai intruksi dari Kementerian Desa yang meminta para Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa untuk transparansi dalam pelaksanaan Dana Desa, sesuai dengan aturan UU tentang Pemerintah Desa.

Sementara ditempat yang berbeda Pendamping Lokal Desa (PLD) mengatakan, terkait tidak adanya papan Informasi tentang penggunaan DD dan ADD di Desa Abung Jayo tersebut, menurutnya mungkin dalam proses pembuatan.

Sementara itu Ketua AWPI Lampung Utara, Defrizan berharap pemdes khususnya kepala desa bisa terbuka terkait masalah DD dan ADD, salah satunya dengan memasang papan informasi tentang pengelolaannya, agar masyarakat tahu apa program yang dilaksanakan pemerintah desa dan peruntukan dananya.

“Instruksi dari kemendesa semua desa wajib pasang baliho, biar masyarakat tahu dan ikut mengawasi pelaksanaan dana desa,” ujar Ketua AWPI Lampung Utara.

Pemerintahan desa dalam pelaksanaan dana desa kedepannya diminta transparan dan teliti sesuai dengan aturan dan pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan dan dibahas dalam musyawarah masing-masing desa.

Kepala Desa juga diminta tidak menyelewengkan DD dan ADD, pasalnya, untuk pengawasan dana desa bukan saja tugas aparat hukum,akan tetapi Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut serta dalam pengawasan sesuai intruksi Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pengawasan dana desa tergabung sejumlah lembaga yang mengawasi, mulai dari Satgas Kemendesa, Kementerian dalam Negeri, Kemenkeu, KPK, BPK dan aparat hukum lainnya. (Andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here