Terima Honor Penyuluh, Ambil Juga Honor Petugas PKH

0
4

LAMPUNGPAGI.NET — Melalui Program Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) RI dalam pengentasan kemiskinan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) bukan saja penerima atau Non PKH yang dinilai masih tepat sasaran, tetapi masih juga ditemukan petugas PKH yang merangkap pekerjaan (Doubel job)

Hal ini terjadi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.Penelusuran tim investigasi media online Lampungpagi.net di Lapangan ditemukan beberapa nama petugas PKH diduga rangkap pekerjaan (Double Job) salah seorang diantara nya yang berinisial DCM.

DCM yang diduga Double Job ini selain sebagai petugas PKH yang bersangkutan juga bekerja sebagai Penyuluh Perikanan Sebagai Tenaga Kontrak (PPTK) Program Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara Paswani Hasyim di ruang kerjanya, Kamis (21/6), menerangkan, kalau DCM masih aktif berkerja selaku pembantu penyuluh perikanan bahkan baru baru ini perpanjangan kontrak kembali atau keluar Surat Kerja (SK) nya.

Mengenai juga gaji langsung dari Pemerintah Pusat melalui program nya mereka mengawal,” ujar Paswani Hasyim.

Ditempat yang berbeda Staf Sekretariat PKH yang berdampingan dengan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara juga membenarkan bahwa DCM merupakan salah satu petugas PKH. “Memang benar DCM adalah petugas PKH yang masuk pada tahun 2018 kemarin,” kata dia, dengan menerangkan bahwa awal masuk petugas PKH bergaji Rp.2.600.000.

Seperti diketahui sesuai dengan Peraturan Kemensos RI No.249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang kriteria rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana PKH dipusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka setiap pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap pekerjaan.

Hal ini ditemukan pelaksana pendamping PKH di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang berinisal DCM. Selain itu yang bersangkutan telah bekerja sebagai Penyuluh Perikanan sebagai tenaga kontrak (PPTK) Program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perlu diketahui Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-undang 16 tahun 2006 dan Otonomi Daerah,tidak seimbang dengan kecepatan kebutuhan di daerah. Oleh karena itu Pusat Penyuluhan KP BPSDM memerlukan langkah terobosan agar kesenjangan ini sedikit diperkecil.

Lanjut seharusnya pendamping PKH harus mengurusi masyarakat karena jelas pendamping PKH digaji oleh Negara melalui Kemensos untuk melayani masyarakat penerima manfaat PKH. Seharusnya jika ditemukan PKH yang rangkap Pekerjaan yang bersumber dari APBN Kemensos wajib menindak dengan pemecatan sesuai dengan mekanisme yang ada. (Andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here