Buang Sampah B3 Tak Sesuai SOP, LIPAN Soroti PT Wings

0
4

LAMPUNGPAGI.NET — Pasca kebakaran hebat gudang milik PT Lampung Distribusindo Raya (LDR) Cabang Lampung Utara Sub Distributor Wings yang berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten.setempat beberapa bulan lalu .Buang limbah sembarangan diduga.Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Adapun penelusuran para Awak Media bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) Lampung Utara.

Pembuangan sampah tersebut pada Sabtu (25/5) kemarin, di kawasan pemukiman penduduk di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan  di protes oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (DPD LIPAN) Lampura.

Bentuk protes yang dilakukan DPD LIPAN yakni akan melayangkan surat laporan pengaduan gugatan dan tuntutan Kepada Gudang Wings yang akan di sampaikan kepada Polres Lampura, dan Dinas Lingkungan Hidup setempat, atas perusahaan tersebut yang tidak sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP).

“Secara resmi Kami akan menyampaikan surat laporan pengaduan gugatan dan tuntutan atas peristiwa tersebut, dalam laporan kami terdapat beberapa unsur yang dilalaikan oleh pihak PT Lampung Distribusindo Raya LDR Cabang Lampung Utara yang dapat berujung pidana dan denda,” ungkap Joni Riyadi selaku Jubir DPD LIPAN Lampura.

Menurut Joni, dugaan kelalaian PT LDR telah mengangkangi peraturan pemerintah diantaranya, didugaan tidak mengantongi izin penimbunan limbah B3, kemudian diduga dermaga yang di pergunakan atau angkutan limbah B3 Tidak memiliki Izin pengangkatan limbah B3.

Kemudian, masih menurut Joni, diduga tidak memiliki izin pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun, dan diduga membuang limbah di tengah-tengah pemukiman penduduk, serta diduga tidak ada pengamanan dan informasi bahwa adanya limbah tersebut yang sudah kadaluwarsa agar masyarakat tidak mempergunakan limbah B3 tersebut.

Dilanjutkan Joni, ketentuan laporan pengaduan gugatan dan tuntutan sebagai landasan atau dasar hukum di perkuat beberapa sistem dan mekanisme yang tertuang didalam aturan yakni, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, tentang izin Lingkungan.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis Usaha Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Mengakhiri keterangannya, Joni menjelaskan, dengan adanya surat laporan pengaduan gugatan dan tuntutan pihaknya, secara penuh akan menyerahkan kepada Polres Lampura.
“Juga yang membidangi ahlinya, yaitu Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara, secara SOP yang tertuang dalam laporan, kita berharap semua dapat koperatif dalam menyikapi laporan masyarakat,” ujarnya (Tim AWPI LU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here