Pospera Sesalkan Hasil Tinjauan P3MD Desa Talang Bojong

0
2

LAMPUNGPAGI.NET — Oganisasi Masyarakat (Ormas) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menyesalkan hasil tinjauan Tim Gabungan Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang tidak menemukan persoalan di Desa Talang Bojong, Kecamatan Kotabumi.

Menurut Danang selaku Sekretaris ll Pospera Lampura, pihaknya sudah turun croscek ke sejumlah desa di 7 Kecamatan se-Lampura dan menemukan indikasi adanya ketidakberesan di Desa Talang Bojong.

“Kami ingin Tau Sejauh Mana keseriusan Inspektorat bekerja, ternyata ada dugaan ketidak beresan pekerjaan di Desa Talang Bojong. Ya saat kami turun ke desa tersebut, ternyata di duga tidak sesuai dengan RAB,” ungkap Danang.

Lebih lanjut Danang mengatakan bahwa pihaknya akan terus turun hingga sampai ke 23 Kecamatan, sebab Dana Desa (DD) merupakan bantuan buat desa bukan oknum Kepala desa, bahkan Danang meminta kepada Bupati Lampura, H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, MH, agar turun ke desa Talang Bojong dan melihat pekerjaan di desa tersebut biar tidak menimbulkan fitnah.

Senada juga disampaikan Ketua Pospera Lampura, Juaini Adami. Sabtu (25/5/2019), menurutnya, Pospera telah turun dan meninjau langsung semua pekerjaan Desa Talang Bojong, bahkan pihaknya ke kantor desa setempat, dan alhasil keadaan kantor tersebut tidak ada penghuni.

Lebih lanjut, Juaini memaparkan, selama direalisasikan DD, tidak ada satupun kepala desa terjerat permasalahan pekerjaannya hingga diproses kepihak penegak hukum.
“Setahu kami selama ini belum ada desa yang terjerat hukum terkait pengelolaan pekerjaan desa dengan anggaran DD yang di gelontorkan selama ini, untuk itu kami akan terus memantau semua pekerjaan yang ada di 232 desa se-kabupaten Lampung Utara,” katanya.
Juaini juga menghimbau pihak penegak hukum untuk melakukan Investigasi atas laporan masyarakat.

“Selama ini banyak kami temukan dari laporan masyarakat, terkait pekerjaan desa, untuk itu, jangan ada fitnah kalau ada dugaan penyimpangan kami minta kepada inspektorat dan pihak hukum untuk turun mengecek laporan dari warga atas dugaan penyelewengan DD karena DD bukan uang kantong pribadi Kepala Desa  melainkan uang Rakyat,” ujarnya. (Andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here