Tahun 2019 Diharap Tak Ada Lagi Pungutan Liar di Sekolah Sekolah

0
3

LAMPUNGPAGI.NET — Tahun 2019 diharapkan sekolah sekolah di Tulangbawang Barat bersih dari pungutan liar dan kembali melaksanakan aturan-aturan sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Hal itu disampaikan Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, Suwardi, SE, MM mewakili Kepala Dinas  Pendidikan Kabupaten Tulangbawang Barat, Ir. Amrullah MT pada kegiatan sosialisasi rakor komite dan kepala sekolah tingkat SD, SMP, Senin (1/4) di SMP 4 Kecamatan Tulangbawang Tengah.

Dia mengungkapkan banyaknya informasi yang di dapat seperti masalah sumbangan, pungutan dan pungutan sertifikasi, diharapkan tahun 2019 ini bersih dari pungutan atau pungli dan kembali sesuai Permendikbud yang berlaku.

“Bahasa pungutan itu tidak ada lagi. Perihal masalah sumbangan, kita punya acuan Permendikbud No. 75 tahun 2016, boleh dilakukan penarikan sumbangan sesuai dengan aturan yang ada, seperti musyawarah bersama komite yang ada berita acara nya,” ungkap Suwardi.

Diterangkannya, menurut Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang batas-batas penggalangan dana yang dapat dilakukan Komite Sekolah adalah penggalangan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan di sekolah dengan azas musyawarah bersama komite.

Dalam Permendikbud itu kata dia, Komite Sekolah mengizinkan penggalangan dana untuk sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan dan bukan pungutan liar. Permendikbud No 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) membahas tentang Komite Sekolah yang melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk memfasilitasi hubungan dalam penyediaan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

“Kemudian pada pasal 10 ayat (2) yang disetujui penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang disetujui pada ayat (1) berbentuk bantuan dan kontribusi kesepakatan komite dan sekolah, bukan pungutan yang dibuat,-buat sendiri tanpa ada kesepakatan berita acara,” jelasnya.

Langkah menarik sumbangan menurut Permendikbud, sebelum menggadakan sumbangan harus adakan rapat terdahulu, harus ada berita acara dan yang di hadir undangan wali murid, komite sekolah, aparat penegak hukum, bahkan media diberi kesempatan.

“Dan perlu diperhatikan, yang namanya sumbangan itu angkanya tidak sama. Bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu, tidak boleh ditarik sumbangan, karena sifatnya sukarela,” tegas Suwardi. (Rizki A Sony)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here