Jelang Pemilu, KPU Bandarlampung Berhentikan 7 Anggota PPS

0
3

LAMPUNGPAGI.NET — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang yang hanya menghitung hari lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung disinyalir telah memberhentikan 7 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 4 kelurahan di Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Gunawan Handoko salah seorang tokoh masyarakat setempat, Senin (25/3) dalam rilisnya menerangkan mendapatkan keluhan tentang 7 anggota PPS dari 4 kelurahan di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung yang diduga telah diberhentikan tanpa alasan oleh KPU Kota Bandarlampung.

“Mereka curhat sekaligus minta pendapat, karena telah diberhentikan sebagai anggota PPS oleh KPU Kota Bandarlampung tanpa diberitahu kesalahannya apa. Anehnya lagi, mereka sampai hari ini tidak menerima SK Pemberhentian,” terang Gunawan Handoko.

Diterangkanya, keempat anggota PPS itu mengetahui bahwa mereka telah diberhentikan justru dari anggota PPS baru yang menggantikannya. Sementara SK Pemberhentian belum mereka terima bahkan belum mereka ketahui.

“Saya tanya, apakah kalian pegang SK Pengangkatan sebagai anggota PPS? Mereka jawab ya, masih pegang.
Apakah kalian pernah melakukan pelanggaran seperti tidak menghadiri rapat pleno 3 kali berturut-turut, mereka jawab tidak. Atau pernah mendapat teguran lisan atau tertulis dari PPK atau KPU? dijawab tidak pernah,” imbuh Gunawan Handoko.

Jika pengakuan mereka itu benar, maka masih kata Gunawan Handoko, tindakan KPU Kota Bandarlampung itu menurutnya perlu dipertanyakan. Ada apa ini? Mengingat penyelenggaraan Pemilu hanya tinggal menghitung hari, dan dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaannya.

“Maka saya sarankan kepada mereka untuk segera membuat surat resmi ke KPU, untuk minta penjelasan atas kebenaran pemberhentian tersebut. Juga membuat laporan ke Bawaslu terkait pemberhentian tersebut. Masalah ini tidak bisa dianggap kecil, karena menyangkut hajat nasional,” tegas dia.

Ditambahkannya, semua pihak mempunyai tanggung jawab moral untuk mensukseskan Pemilu, bukan justru menciptakan masalah yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemilu.

“Bukankah untuk pengangkatan dan pemberhentian Penyelenggara Pemilu PPK, PPS dan KPPS sudah ada aturannya, yakni 6 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu dan 2 bulan setelah pelaksanaan Pemilu? Biarlah ini menjadi tugas Bawaslu sesuai kewenangannya.” Pungkas Gunawan Handoko.

Sementara Ketua KPU Bandarlampung menurut Gunawan Handoko telah memberikan penjelasan terkait alasan pemberhentian 7 anggota PPS dari 4 kelurahan di Kecamatan Rajabasa tersebut, dimana penjelasannya berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja PPS terkait Penilaian Pokja Logistik PPK Rajabasa.

Pada tanggal 04 Februari 2019, tepatnya hari Senin pagi. PPK Rajabasa mendapatkan undangan KPU Kota Bandarlampung untuk menghadiri acara rapat logistik di aula KPU. Selanjutnya PPK Rajabasa yakni Anton Lironi selaku Ketua PPK Rajabasa mengundang seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kelurahan, untuk dapat hadir pada acara setting formulir C1 pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

Ketika PPK Rajabasa menghadiri acara setting tersebut ternyata hanya 2 orang saja yang membantu. Oleh sebab itu jajaran PPK Rajabasa mengevaluasi kinerja PPS dalam kegiatan logistik tersebut. Dihari selanjutnya kembali terjadi hanya 3 orang PPS yang membantu sampai dengan hari ketiga acara setting tersebut.

Mengingat semua tahapan pemilu 2019 ini sangat penting, termasuk acara setting logistik yakni menyiapkan 5 formulir C1 di setiap TPS, PPK Rajabasa mengevaluasi kinerja PPS yang sudah dilakukan serta kehadirannya, sehingga PPK mengganti PPS atas dasar kinerja serta ketidak aktifan dalam melaksanakan semua tahapan pemilu 2019.

Ditambahkannya, Laporan evaluasi kinerja PPS terkait penilaian Pokja Pemutakhiran Data Pemilih PPK Rajabasa, sejak awal dimulai proses pengerjaan data pemilih, hampir semua PPS yang di PAW tidak berkontribusi.

Padahal semua pengerjaan data sudah di backup oleh PPK Pokja data sendiri, mereka hanya tinggal mengerjakan data yang sifatnya dasar, seperti mendata pemilih yang belum terdaftar, memperbaiki elemen data yang mereka berikan sendiri, tanpa pernah direpotkan dengan proses upload Sidalih.

Bahkan hampir semua PPS yang di PAW itu sangat minim pengetahuan nya tentang “data pemilih” diwilayah kerjanya sendiri. Setiap diadakan rakor terkait data pemilih, selalu jarang hadir kecuali yang memang mengerjakan data hanya ada 1 PPS yang di PAW yang ikut membantu sedikit proses pengerjaan data pemilih. (Khairil Anwar)

 

(Khairil Anwar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here