Pemkab Waykanan Sampaikan Sembilan Raperda Ke DPRD

0
3

LAMPUNGPAGI.NET — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Waykanan.Menggelar Rapat Pembahasan Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Utama DPRD Way Kanan.Rabu (06/03/ 2019) Bupati Waykanan Raden Adipati Surya yang diwakili Wakil Bupati (Wabub)  Edward Antony .” Menyampaikan berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, ada 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif pemerintah daerah yang direncanakan akan dilakukan pembahasan bersama di tahun 2019 ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan gambaran singkat mengenai rancangan peraturan daerah dimaksud.

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Selanjutnya lebih ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat tidak mampu, sehingga tidak hanya melayani orang perorang atau kelompok yang mampu membayar jasa mereka.

Penyelenggaraan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dilaksanakan oleh negara melalui menteri terkait yang membidangi urusan hukum, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga bantuan hukum sebagai institusi pemberi bantuan (legal aid) yang terareditasi. Anggaran pemberian bantuan hukum tersebut bersumber dari anggaran negara/daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pada tingkat lokal, dengan otonomi daerah, kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum termasuk kewenangan daerah otonom yang bersifat delegatif, bersumber dari Pasal 19 Undang-Undang 16 Tahun 2011. Sehingga dengan demikian, berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur.

PT. Way Kanan Makmur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Way Kanan Makmur merupakan salah satu BUMD di Way Kanan yang sejak semula dibentuk berdasar dan tunduk pada pengaturan UU PT. Dalam perkembangannya,

Perubahan Regulasi serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, PT. Way Kanan Makmur akan mengelola aset-aset produktif dan mengembangkan usaha-usaha yang berbasis keunggulan kompetitif dan komperatif daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Sebab itu, seiring dengan adanya pilihan bentuk BUMD yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara PT, Perseroda dan Perumda, PT Way Kanan Makmur dipandang perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Way Kanan pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) Tahun 2019-2023.

Sebagaimana tersebut pada pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa “penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan perda.” Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 75 dinyatakan “penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Berdasarkan dasar tersebut Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu entitas pemerintahan daerah yang ada di provinsi lampung, pemda kabupaten way kanan juga perlu melakukan penyertaan modal terhadap BUMD. Sehingga dalam penyertaan modal pemerintah Kabupaten Way Kanan pada BUMD Perseroan Terbatas Way Kanan makmur juga harus ditetapkan melalui perda.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Kecamatan blambangan umpu merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbesar, yaitu sebesar 26 kampung dengan jumlah penduduk yang meningkat cukup signifikan tiap tahunnya dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 64.113 jiwa dan luas wilayah sebesar 532,99 km², hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan yang dampak paling besar adalah kerusakan lingkungan.

Di sisi lain kecamatan yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah belum mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya ketidak seimbangan kemampuan antara pihak yang bertugas memberikan pelayanan publik yaitu pihak kecamatan dengan pihak yang perlu/membutuhkan pelayanan publik (masyarakat kampung) secara prima serta memperpendek rentang kendali.

Masalah pokok yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain adalah luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga kecamatan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah masyarakat, oleh karena itu maka dirasa perlu kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan melakukan pemekaran.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, semua pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) wajib menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang selanjutnya dilegalisikan menjadi peraturan daerah (Perda), dengan masa berlaku selama 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun.

Rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan. Penyusunan tersebut didasarkan pada data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor perencanaan. Penyusunan juga berdasar pada perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup yang berlangsung secara dinamis serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan perkembangan kondisi kehidupan masyarakat, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat (konsumen) terutama dalam menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), selanjutnya perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan dan penyuluhan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam melakukan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan.

Pelaksanaan tera terhadap UUTP merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan merupakan pemberian jasa umum sehingga perlu dipungut biaya terhadap pelayanan yang diberikan serta merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis kemetrologian di Kabupaten Way Kanan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan teknis kemetrologian terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang harus didasarkan pada peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera dan tera ulang, sebagai pedoman/dasar bagi instansi pelaksana penarikan Retribusi Tera dan Tera Ulang.

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan.
Saat ini arah dalam pembangunan industri sangat dibutuhkan agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa kejelasan akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya pembangunan (inefisiensi) dan tidak terwujudnya tujuan pembangunan industri yang diinginkan.
Mengingat pentingnya perencanaan industri maka hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Harapannya ke depan perda tentang rencana pembangunan industri ini dapat meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Way Kanan, penguasaan pasar domestik dan ekspor, penyerapan tenaga kerja kompeten, pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi, menumbuhkan industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam, penguatan struktur industri serta mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh Wilayah Way Kanan.

8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, konkruen dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh kepala daerah dibantu oleh instansi vertikal. Urusan tersebut di atas sebelumnya merupakan urusan kesatuan bangsa dan politik namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi urusan pemerintahan umum.

Untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) di provinsi, kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang aturan pelaksanaannya sampai saat ini belum ditetapkan.

Selanjutnya melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada diktum keenam yang berbunyi: “Seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tetap melaksanakan tugasnya, serta anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan”.

Bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah sebagaimana dimaksud di atas masih ditunda penetapannya, sementara memperhatikan kondisi dalam negeri saat ini dan berbagai agenda strategis lainnya, maka tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol mutlak diselenggarakan secara optimal sehingga status kantor kesbangpol penting untuk dinaikkan statusnya menjadi Badan Kesbangpol Kabupaten Way Kanan.

9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.”Barang Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya secara kuantitatif dan kualitatif memang terus meningkat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

terlebih lagi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian kebijakan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan dilakukan dengan pengesahan Perda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.( TAYIB,RIZAL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here