Warga 3 Desa Gugat GMP Kembalikan Lahan dan Bayar Kompensasi

0
3

LAMPUNGPAGI.NET — Warga dari tiga desa, masing-masing Desa Gunung Batin, Gunung Batin Ilir dan Gunung Batin Udik, Kecamatan Terbanggi, Kabupaten Lampung Tengah menagih lahan yang dipinjam pakai PT Gunung Madu Plantations (GMP). Dalam perjanjian yang ditandatangani manajemen PT GMP, tahun 1995, lahan seluas 250 meter dari samping kanan dan kiri jalan raya dipinjam pakai PT GMP hingga tahun 2007 dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pihak desa untuk dimanfaatkan warga.

Irvira Bangsawan, SH selaku kuasa hukum dari warga 3 desa tersebut menerangkan, dalam perjanjian yang diteken Anggodo Gono, Manajer Pertanahan dan Fachrur Rozie, Asisten Manajer PT GMP pada tanggal 13 Mei 1985 disebutkan bahwa tanah seluas 250 meter di samping kanan dan kiri jalan raya dipakai untuk menanam tebu selama 12 tahun. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2007 akan dikembalikan kepada warga untuk pemukiman dan selama dipinjam pakai oleh PT GMP, pihak GMP akan memberikan kompensasi 2,7 persen dari hasil panen dari luas lahan tersebut.

“Namun dalam perjalanannya hingga 24 tahun kemudian atau tahun 2019 tidak ada pengembalian lahan dan pembayaran kompensasi sehingga saya yang diberi kuasa oleh warga mengajukan somasi ke PT GMP tertanggal 4 Januari lalu. Isinya agar PT GMP mengembalikan lahan tersebut kepada warga dan membayar kompensasi selama 24 tahun,” ujar Irvira kepada media ini, Rabu (20/2/2019).

Lalu, lanjut Irvira, surat somasi yang dikirimkanya sudah dibalas oleh pihak PT GMP yang pada intinya menyebutkan bahwa pihak PT GMP akan taat azas dan hukum. “Pengertian kami jika begitu tentu PT GMP mengakui keberadaan perjanjian tersebut dan karena itu kami menagih realisasinya,” sambung kuasa hokum dari 3 desa ini.

Menindaklanjuti jawaban PT GMP, telah digelar pertemuan di kantor GMP pada 14 Februari 2019 antara Irvira Bangsawan, SH selaku kuasa hukum dan kades dari ketiga desa masing masing Sodikin Kades Gunung Batin Baru, Istiyahadi Kades Gunung Batin Udik dan Aris Wantoni Kades Gunung Batin Ilir dengan pihak PT GMP yang diwakili Putu Satria, Humas PT GMP. Dalam pertemuan tersebut Putu berjanji secepatnya akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada pimpinannya. Selanjutnya pihaknya akan menghubungi kuasa hukum warga.

Kepada kuasa hukum dan kades tiga desa, Putu sempat mempertanyakan kenapa baru sekarang lahan ini dipersoalkan warga. “Kenapa pada tahun 2008, warga tidak menanyakan lahan tersebut kepada GMP. Karena dinilai sudah clean and clear maka lahan tersebut sudah dimasukan ke dalam HGU I PT GMP,” ujar Putu.

“Jika teryata ada pihak-pihak yang keberatan dengan penetapan lahan tersebut ke dalam HGU I PT GMP silakan menempuh prosedur hukum. Sebab memang jika HGU bermasalah, pihak yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur hukum,” jelasnya.

Hal itu tentu membuat kuasa hukum dan kades ketiga desa tersebut kaget bahwa lahan warga yang dipinjam pakai tersebut menurut Putu masuk dalam HGU satu PT GMP. “Ini tentu melanggar surat perjanjian yang dibuat PT GMP sendiri. Sudah jelas lahan pinjam pakai kok di-HGU-kan,” tegas Irvira Bangsawan.

Dalam pertemuan tersebut Irvira bersama 3 kades mendesak pihak PT GMP untuk menyerahkan lahan tersebut secara baik-baik dan membayar kompensasi sesuai perjanjian. “Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara musyawarah dan baik-baik. Karena jika masing-masing pihak mempertahankan ego dan arogansinya, kita sudah memiliki contoh nyata kasus Register 45 di Mesuji yang sudah bertahun-tahun tidak satu pihak pun yang mampu untuk menyelesaikannya. Kini Register 45 sudah diduduki ribuan warga dari berbagai daerah.” Irvira mengingatkan.

Sebelum kasus Register 45 ini mencuat ke permukaan, Irvira juga merangkan, saat itu ia sudah mengajak pihak perusahaan untuk menyelesaikan lahan masyarakat adat yang ditanami perusahaan untuk dikembalikan secara baik-baik. Tetapi pihak perusahaan tidak menjalankankannya, sehingga akhirnya lahan milik perusahaan diduduki ribuan warga hingga kini.

Dalam pertemuan dengan PT GMP tersebut, Kades Sodikin menambahkan, bahwa berdasarkan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dari tiga desa diperoleh kesepakatan bahwa mayarakat menginginkan penyelesaian kasus lahan yang dipinjam pakai ini dilakukan secara musyawarah. Bukan melalui jalur hukum karena akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

“Kalau masyarakat tentu kemauannya bermacam-macam. Jika tidak dikendalikan oleh tokoh-tokoh masyarakat maka mereka bisa saja langsung menduduki lahan tersebut. Tetapi kita tidak menginginkan hal itu terjadi, sebab berpotensi akan dimafaatkan pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh. Apalagi sekarang menjelang Pemilu, tentu banyak pihak dan banyak calon yang ingin jadi pahlawan sebagai pembela masyarakat,” jelas Solihin dalam pertemuan tersebut. (T. Syahril / Datuk Sinaro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here