Paripurna DPRD Tanggamus Setujui 6 Raperda Menjadi Perda

0
1
LAMPUNGPAGI.NET — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan, persetujuan DPRD dan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanggamus tahun 2018. Senin (14/1).
Rapat paripurna dimulai sekitar pukul 11.19 WIB, dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, S. Sos bersama Wakil Ketua I Rusli Shoheh dan Wakil Ketua II Aris Budianto. Dari jajaran eksekutif hadir Bupati Tanggamus  Hj. Dewi Handajani, SE, MM, Wabup Hi. AM. Syafi’i, S. Ag, Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Camat.
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Tanggamus, Sri Wulandari dalam laporannya menyampaikan, ke enam (6) Ranperda tersebut merupakan program pembentukan Perda tahun 2018 lalu. Ke enam Ranperda tersebut, yakni Ranperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Ranperda tentang penataan toko swalayan dan mini market merupakan usulan dari DPRD Tanggamus.
Empat (4) Ranperda lainnya merupakan usulan dari eksekutif, yakni Ranperda tentang perubahan atas perda no 5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan atau pelantikan dan pemberhentian Kepala Pekon. Ranperda tentang perubahan atas perda no 10 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan. Ranperda tentang perubahan atas perda no 5 tahun 2016 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum dan Ranperda tentang pajak parkir.
Untuk perubahan Perda, ada beberapa pasal disempurnakan dan tata cara teknis penulisan disesuaikan dengan ketentuan berlaku. Diharapkan setelah rancangan Perda disetujui Bupati segera menyerahkannya ke Gubernur Lampung, terhitung tiga hari sejak menerima Ranperda dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus.
“Kami mengharapkan setelah Perda disahkan Bupati Tanggamus melalui OPD terkait secepatnya menyusun aturan pelaksanaannya berupa Perbup atau Keputusan Bupati,” kata Sri Wulandari.
Pendapat akhir Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani disampaikan Wakil Bupati Hi. AM. Syafi’i, bahwa Ranperda usulan dari eksekutif selain menyesuaikan dengan perundang-undangan berlaku juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Seperti perubahan Ranperda atas Perda Tanggamus nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi izln usaha perikanan. Hal ini perlu dilakukan perubahan Perda karena potensi cukup luas dibidang perikanan. Ranperda terkait perubahan atas Perda nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. Perda berlaku sebelumnya masih mengacu pada Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dirubah dan disesuaikan dengan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam penerapan Perda nomor 05 tahun 2012 tersebut banyak mengalami tantangan dan hambatan, maka perlu diperjelas tentang definisi jalan umum dan objek retribusi ditepi jalan umum agar tidak menimbulkan multi tafsir.
Apresiasi atas kinerja pihak Banperda karena telah membahas enam rancangan Perda tersebut.
“Mudah – mudahan setelah rancangan Perda disahkan dapat mempercepat Tanggamus menjadi Tangguh, Agamis, Maju, Unggul dan Sejahtera,” kata AM. Syafi’i.(Advetorial /ADV) .(Irawan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here