Khabar Gembira,, ADD 2018 Dilampura Akan Dibayarkan Selama Empat Bulan

0
6

LAMPUNGPAGI.NET — Perwakilan Kepala desa (kades)  yang tergabung dalam dewan pengurus cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lampung Utara mempertanyakan kejelasan proses dan tekhnis pencairan  Anggaran Dana Desa (ADD) yang belum terbayarkan selama “dua belas  bulan ” lamanya terhitung dari bulan Januari 2018.

Rombongan perwakilan para kepala desa ini diterima langsung oleh Kepala Bidang (kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gunawan SE MM yang mewakili Plt Kepala Badan (Kaban) Desyadi SH MM di Aula Kantor Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Jalan Jenderal Sudirman No 12 Kelurahan Kota Gapura Kotabumi.Kamis (06/12/2018)

Para kepala desa ini mempertanyakan kejelasan nya Ketua DPC APDESI Kabupaten setempat Edwar Syahputra Menyampaikan dalam hal ini hak hak kami masing-masing kepala desa dituntut oleh perangkat desa kalaupun tidak ada kepastian apa alasanya,terus mau kemana tempat kami mengadu.”Ungkapnya

“Senada disampaikan Kepala Desa Kalibening Raya Rudi Padli S,Sos mengatakan dana operasional desa hutang pada tahun 2017 dibayarkan 2018 sementara tahun ini belum terbayarkan sepeserpun karena gak bisa mikanismenya tahun berjalan di anggarkan tahun 2020,sebagai keluhan para kades contoh safari rahmadhan itu juga paling minim 2.000.000 juta itu kami bayar.” ujarnya

Masih kata Rudi Padli mohon maaf ini terus berjanji,Bagian keuangan cobalah katakan pada Bupati kami juga memahami kondisi keuangan kabupaten lampung utara kurang stabil,akan tetapi data dari lembaga survei ada 13 Ribu orang yang mengharapkan dana desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD)

Sementara dijawab oleh Kabid Anggaran BPKAD Gunawan SE MM menurutnya Dana Desa (DD) 40 % terakhir tinggal beberapa desa lagi yang belum itu juga karena berkas belum masuk dikeuangan terkait penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018 ini sudah ada tim menghadap Bupati dan disepakati akan dibayarkan selama empat (4) bulan.”Ungkapnya Gunawan

Terkait pos anggaran operasional menurut nya tata cara sudah ada pedoman penyusunan APBDes nya dan disusun oleh Dinas PMD harus diakomodir juga kewajiban yang harus diselesaikan,sementara seluruh anggaran yang disiapkan DD maupun ADD tidak dipotong misalnya Anggaran Dana Desa (ADD) 2018 dibayarkan empat bulan akan dianggarkan 2019 sisanya sebelum tanggal 10 setiap bulan tidak akan dikurangi Siskudes itu hanya sistem yang menjalankan manual pedoman penyusunan APBDes.Imbuhnya Gunawan

Gunawan berharap kepada kepala desa (Kades) datang ke BPKAD bukan saja menagi uangnya bahkan Koordinasi penyusunan APBDes juga karena bidang nya sudah berpengalaman dalam penyusunan APBD Kabupaten kan bisa memberikan masukan walaupun tidak dilibatkan dalam penyusunan APBDes paling tidak konsultasi.Harapnya

Sementara Bidang Pembendarahan BPKAD Sub bidang Verifikasi dan Pengeluaran Ashabul Yamin Hakim SE Menyampaikan dana operasional Anggaran Dana Desa (ADD) akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten selama empat (4)  bulan dan akan dibayar mulai hari Senin mendatang.Pungkasnya (Antoni)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here