Paripurna DPRD Jawaban Walikota Atas Pandangan Fraksi Fraksi

0
5

LAMPUNGPAGI.NET — Rapat Paripurna DPRD kota Metro tentang Jawaban Walikota Metro atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Metro terhadap penyampaian Raperda APBD T.A 2019 dan Raperda Perubahan Atas Perda No.15 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016-2021 serta Jawaban Fraksi-Fraksi atas pendapat Walikota Metro Terhadap penyampaian Raperda Inisiatif DPRD kota Metro berlangsung di Ruang Rapat Gedung DPRD kota Metro, Selasa (27/11/2018).

Rapat Paripurna tersebut dihadiri Wakil Walikota Metro Hi.Djohan,SE.,MM , ketua DPRD kota Metro Anna Morinda SE,.MM, Wakil Ketua DPRD kota Metro Fahmi Anwar, 18 dari 25 Anggota DPRD kota Metro, Kepala OPD Pemkot Metro, Tokoh Masyarakat, Pimpinan organisasi kemasyarakatan, tamu undangan.

Dalam Jawaban Walikota Metro Hi.Achmad Pairin,S.Sos yang dibacakan oleh Wakil Walikota Metro Hi.Djohan,SE.,MM mengawali dengan menyampaikan jawaban atas pandangan Seluruh Fraksi terkait Raperda RPJMD.

“Pada proses perubahan perda Nomor 15 tahun 2016 tentang RPJMD kota Metro tahun 2016-2021, kami tidak merubah substansi kebijakan. Perubahan perda lebih mengarah penataan urusan dan organisasi perangkat daerah sehubungan dengan terbitnya peraturan daerah kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Metro,” ujar Wakil Walikota.

Selanjutnya jawaban atas pandangan Fraksi-Fraksi, di sampaikan berdasarkan pertanyaan setiap Fraksi untuk Nota keuangan Raperda APBD tahun 2019.

Jawaban atas pandangan Fraksi partai Demokrat yang juga diberikan untuk pandangan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional, kamu ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan terkait penurunan angka kemiskinan di kota Metro.
Selain itu dukungan terhadap prioritas pembangunan tahun 2019 yang telah kami sampaikan yang kegiatan berdampak langsung terhadap masyarakat, serta kegiatan yang mendukung pemerintah daerah kota Metro dan Forkopimda,” ucap Djohan.

Mengenai usulan masyarakat bahwa Pemkot Metro sependapat dimana usulan masyarakat memang menjadi prioritas dan perlu disepakati bahwa proses perencanaan dilakukan melalui 4 (empat) mekanisme, yaitu bottom-up, top-down, teknokratis, dan politis serta memperhatikan hasil reses DPRD dimana keseluruhan nya perlu di akomodir melalui Musrenbang dan verifikasi lapangan oleh dinas teknis terkait usulan masyarakat yang prioritas dan menjadi tujuan pembangunan, untuk infrastruktur dengan terus membangun dan merehabilitasi jalan dan drainase melalui APBD maupun Dana Alokasi Khusus, jawaban tersebut disampaikan atas Pandangan Fraksi Partai Golkar, ” jelas nya.

Wakil Walikota Metro Hi.Djohan,SE.,MM menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi-Fraksi DPRD kota Metro diantaranya

Jawaban atas Pandangan Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra atas pandangan nya terkait Pendidikan karakter dengan melalui peningkatan kompetensi dengan workshop, pelatihan dan sosialisasi, dan mengenai pengelolaan BLUD menjadi UPT Dinas Kesehatan, Rumah sakit harus memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang ada, dan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu SDM, sarana dan prasarana,” ujar Wakil Walikota Djohan menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Selanjutnya terkait smart city Wakil Menjelaskan jawaban atas pandangan Fraksi PKS dengan telah banyak melakukan pelayanan berbasis online, baik Pelayanan masyarakat dan pelayanan birokrasi. Untuk menjadi Smart City tentunya memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan kompetensi aparatur sebagai pelaksana. Adapun mengenai sanitasi keluarga, Pemkot Metro tahun 2019 melalui program Gerbang bumi sai wawai akan memprioritaskan pada jamban keluarga dengan melalui Rembiga warga dan kelayakan teknis dari dinas,” jelas Wakil Walikota Metro.

Jawaban Pemkot Metro atas Pandangan Fraksi Partai PAN terkait sektor Pendidikan, pihak nya menyampaikan sesuai peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2019. Pemkot Metro telah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen yang tersebar di Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah, Dinas Porapar, Dinas Sosial, maupun kecamatan serta pada pos belanja tidak langsung untuk kesejahteraan guru formal maupun non formal,” ucap nya.

Beberapa Jawaban yang di Sampaikan Pemerintah kota Metro atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD kota Metro terkait Pandangan Fraksi PKS perihal Kotaku, Wakil Walikota menyampaikan jawaban nya

“Sesuai dengan kebijakan pemerintah Pusat melalui kementerian PUPR, tahun 2019 masih di alokasikan anggaran untuk program kotaku dengan harapan tidak ada lagi wilayah kumuh di kota Metro, demikian juga dengan perhatian Pemkot Metro atas pendampingan Kegiatan tersebut. Selain itu normalisasi sungai sesuai ketentuan menjadi kewenangan balai besar Pengairan. Pemkot Metro tetap berupaya melalui usulan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk bisa menangani normalisasi anak sungai dan sungai termasuk yang berada di SMA Yos Sudarso dan RS. Muhammadiyah,” terang Wakil Walikota.

Pandangan Fraksi Kebangkitan Nasional terkait pembangunan Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Pemkot Metro memberikan jawaban dengan terlebih dahulu menyampaikan perkembangan pembangunan. tahun 2017 telah di anggarkan sebesar 13,8 milyar Rupiah yang terealisasi hanya sebesar 800 juta Rupiah untuk perencanaan teknis. Tahun 2018 di anggarkan sebesar 26 Milyar Rupiah dan akan direalisasikan sepenuhnya untuk pembangunan fisik awal gedung. Untuk itu pada tahun 2019 sebagai kelanjutan pembangunan fisik dianggarkan kembali sebesar 20 Milyar Rupiah untuk finishing dan interior gedung. Melalui dinas terkait telah mengajukan permohonan untuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan yang gunanya untuk membayar kepada pihak ketiga,” jelas nya.

Selain itu Wakil Walikota menyampaikan berkaitan dengan penggunaan Dana BLUD oleh Pemerintah kota Metro, telah dibayarkan secara bertahap melalui pembiayaan kegiatan. Rumah sakit Ahmad Yani merupakan bagian dari Pemerintah kota Metro, untuk itu seyogyanya sebagai sebuah sistem kita saling mendukung, pun terkait masalah anggaran,” Ucap Wakil Walikota Metro Djohan. (Ade Suhendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here