Rakorwasda Perkuat Sinergitas Koordinasi Kerjasama APIP dan APH

0
2

LAMPUNGPAGI.NET — Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE, MM dan Wakil Bupati Hi. AM. Syafi’i, S. Ag menghadiri Rapat Koordinasi Pengawas Daerah (Rakorwasda) di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung. Kamis (22/11).Kemarin

Turut hadir dalam Rakorwasda, Kajari Tanggamus David Palapa Duarsa, SH, MH, Kapolres Tanggamus AKBP. I Made Rasma, SIK, M.Si, Inspektur Tanggamus Fathurachman, SH sekaligus turut melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparatur Penegak Hukum (APH) antara 15 Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan 15 Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) dan Kapolres Se- Lampung.

Dalam Rakorwasda hadir Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih, Wakil Gubernur Lampung Hi. Bachtiar Basri, Kapolda Lampung Brigjend Pol. Purwandi Arianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Susilo Yustinus, SH, MH sekaligus menjadi saksi Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara APIP dengan APH dilakukan 15 Bupati/Walikota, 15 Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota dan 15 Kapolres Se- Provinsi Lampung.

Inspektur Provinsi Lampung Syaiful Darmawan, SH, MH, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dari Rakorwasda untuk mensosialisasikan perjanjian kerja sama APIP – APH dalam penanganan laporan atau pengaduan berindikasi tindak pidana korupsi, sekaligus merupakan pedoman kerja bagi APIP dan APH pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Hi. Bachtiar Basri menyampaikan, Rakorwasda bertujuan memperkuat sinergitas, koordinasi dan kerjasama antara APIP dan APH dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat terindikasi pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Setelah adanya perjanjian ini, diharapkan supaya semua pihak siap melaksanakannya serta dapat bekerjasama dalam meningkatkan kapasitas aparaturnya terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Kita harus berhati – hati dalam melaksanakan tugas pada jabatan manapun dengan menjadikan peraturan dan hukum sebagai perisai diri dalam bertindak sebagai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Bachtiar.

Selanjutnya, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih juga menyampaikan, apresiasi kepada Pemprov Lampung, Polda dan Kejati Lampung karena telah mendukung pelaksanaan PKS antara APIP dan APH. Dukungan anda membuktikan bahwa koordinasi dan sinergi antara instansi pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, khusunya untuk mengawal, menjaga dan mendorong pembangunan serta tata kelola Pemerintahan Daerah.

Jika koordinasi antara APIP dan APH bertujuan untuk menghindari perasaan khawatir dari penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam bertindak karena takut melakukan kesalahan administrasi dapat dipidanakan dan koordinasi bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana.

“Koordinasi antara APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan koruptor dan bukan tempat kongkalikong,” kata Sri Wahyuningsih.(Irawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here