DPRD Metro Gelar Hearing dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

0
0

LAMPUNGPAGI.NET — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Metro melaksanakan rapat dengar pendapat (Hearing) bersama Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Metro, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Metro, Inspektorat kota Metro yang berlangsung di Ruang kerja Komisi II DPRD kota Metro Kamis(25/10/2018).

Rapat dengar pendapat tersebut membahas tentang pengelolaan Aset daerah dan barang milik negara.

Ridhuwan sory Ma’oen Ali anggota komisi II DPRD kota Metro yang juga sebagai pimpinan Rapat dengar pendapat (Hearing) saat di wawancarai lampungpagi media mengatakan

“Sesuai tahapan-tahapan nya dengan instansi dalam rangka membahas peraturan daerah tentang Pengelolaan barang milik daerah, dan disini kita membuat peraturan daerah nya (perda), dan membahas pengelolaan aset daerah. Selain itu kita membahas tentang pajak daerah sesuai peraturan pemerintah (PP) yang ada, juga membahas rencana retribusi yang menggunakan lahan pemerintah daerah kota Metro misalnya ada tiang listrik, galian pipa gas, itu harus kita kenakan pajak,” ujar Ridhuwan.

Ridhuwan juga mengutarakan akan dibuatkan perda mengenai pengelolaan barang dan aset daerah tersebut dikarenakan dasar hukum.

“Sementara ini pelaksanaannya sudah maksimal tapi belum ada kekuatan hukum,
Karena kita masih belum memiliki peraturan daerah nya dan peraturan pemerintah pusat sudah ada dengan aturan nya, pada undang-undang 27 dan permendagri 19 di atur oleh pemerintah pusat. seperti contoh merubuhkan gedung aset yang merupakan aset daerah ini yang ada pada rencana perubahan perda tersebut agar lebih kuat dasar hukum nya pada saat ini yang sedang kita dibahas, yang di amanat kan undang-undang bahwa pemerintah kota dan Kabupaten tingkat II harus memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan barang dan aset daerah,” ucap Rihuwan sory Ma’oen Ali anggota komisi II DPRD kota Metro usai berlangsung rapat dengar pendapat tersebut.

“Itu yang kita bahas terkait dengan Dinas-dinas seperti BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) kota Metro, dan Inspektorat Kota Metro,” tutup Ridhuwan. (Ade Suhendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here