Masyarakat Waykanan Menjerit, PBB Tahun 2018 Melonjak 5 Kali Lipat

0
1

LAMPUNGPAGI.NET — Kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kab. Waykanan menuai keluhan dari masyarakat yang ada. Pasalnya, kenaikan pajak bumi dan bangunan yang melonjak hingga 5 kali lipat dari tahun sebelumnya ini sungguh meberatkan masyarakat.

Banyak masyarakat yang tidak sanggup membayar, begitu yang kami dapat dan kami tampung dari hasil penyusuran yang ada. Masyarakat sangat keberatan dan merasa terpaksa atas kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menurut saudara Supardi, warga kampung Setianegara kec. Baradatu kab. Waykanan. Beserta masyarakat yang ada di sana. Kenaikan tarif PBB sungguh sangat memberatkan beban masyarakat. Pasalnya kenaikan hingga 5 kali lipat ini tidak sewajarnya hanya dalam kurun waktu satu tahun.

“Seharusnya pemerintah memberitahukan atau sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat tidak kaget dan terbebani oleh perihal tersebut.” Kata bapak Supardi.

Di tempat terpisah masih di lingkupan kab. Waykanan. Bapak Hamdari (Ari) salah satu perwakilan masyarakat serta sekaligus sebagai ketua DPC pospera kab. Waykanan. Melakukan penyusuran dan menampung semua keluhan masyarakat, menyatakan mendengar langsung keluhan keluhan yang ada di tiap tiap kampung di kec. Baradatu kab. Waykanan.

“Bahwa kenaikan PBB yang melonjak tajam ini sungguh sangat memberatkan beban masyarakat, pasalnya PBB tahun sebelumnya hanya berkisar Rp 15 juta – Rp 30 juta per masing-masing kampung. Sedangkan di tahun 2018 ini tembus hingga Rp 75 juta – Rp 95 juta per masing-masing kampung” kata pak Hamdari.

Selain masalah kenaikan pajak PBB yang melonjak ini. Ada juga beberapa keluhan masyarakat yaitu, misalnya. Nama wajib pajak yang racu dalam suatu keluarga hanya satu orang namun dapat menjadi tiga orang, padahal tanah dan bangunan tersebut masih atas nama satu surat saja. Tagihan pajak satu nama menjadi tiga tagihan ini bukan hanya terjadi di kec. Baradatu saja melainkan di kecamatan yang lain di kab. Waykanan juga ikut merasakan.

Salah satu warga yang kami temui terkena kasus Ini menimpa bapak sandimo kampung Setianegara. Dia menyatakan bahwa, dia mempunyai anak dan menantu yang menumpang mendirikan bangunan di tanah sebelah rumahnya. Sudah jelas bahwa tanah tersebut sertifikat nya hanya satu, namun anak dan menantunya mendapat tagihan pajak yang sama. “Kasus seperti ini baru terjadi pada tahun 2018 ini saja.” Kata bung Ari.

Bahkan bung Ari sudah menanyakan perihal tersebut kepada aparat kampung namun jawabannya kurang memuaskan. “Memang sudah diadakan pendataan oleh pihak dinas perpajakan yang turun langsung ke lapangan beserta aparat kampung (RT) sekitar tiga bulan lalu, namun pendataan tersebut hanya sistem tembak saja atau tidak langsung (mengada-ada) ” kata salah seorang aparat desa tersebut.

Bahkan kasus tersebut di kaitkan dengan adanya dana add, di tambah pula dengan ada kaitannya dengan program pusat tidak lain iyalah politik. Oleh sebab itu kami selaku posko perjuangan rakyat (pospera) Waykanan akan menindak lanjuti perihal ini ke instansi yang bersangkutan. (Tayib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here