DPRD Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2017 dan 3 Raperda

0
3

LAMPUNGPAGI.NET — DPRD gelar rapat paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2017 dan 3 (tiga) Raperda Kota Metro yang berlangsung di Gedung DPRD Metro, Rabu (8/8/2018).

Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Walikota Metro 2017 disahkan DPRD dengan meninggalkan delapan catatan di Gedung Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)Kota Metro.

Ada 8 (delapan) catatan yang di rekomendasikan dewan diantaranya, meminta agar pemerintah kota Metro dapat lebih memanfatkan silva yang diperoleh di tahun 2017 senilai Rp106 milyar lebih itu untuk digunakan kegiatan yang prioritas dalam mendukung visi dan misi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dewan juga menginginkan kedepannya pemerintah kota Metro dapat meningkatkan keterbukaan anggaran terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan APBD, serta melakukan terobosan pengunaan anggaran melalui implementasi pembangunan yang baik dan dapat dipertangung jawabkan.

Selain itu dewan juga mengharapkan untuk menghindari keterlambatan pekerjaan fisik agar pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,

“Tidak seperti yang selama ini dilaksanakan, dimana banyak pekerjaan fisik yang dimulai menjelang berakhirnya tahun anggaran,” ujar Wakil Ketua DPRD Nuraida saat membacakan rekomendasi sebagai catatan kepada walikota pada Paripurna Pengesahan LKPJ APBD 2017.

Politisi PKS Zas Dianur Wahid dari Komisi III DPRD kota Metro meminta agar Pemerintah kota Metro dapat lebih meningkatkan kembali inovasi dan kreatif dalam menggali dan merealisasikan target pendapatan asli daerah serta pemutahiran perhitungan NJOP guna mendukung peningkatan Pendalatan Asli Daerah(PAD).Mengenai Catatan lainnya, dewan menagih kepastian Walikota terkait rencana pelaksanaan E-Parking di Metro.

“Kita menyakan kapan realisasi e-Parkir, lantaran sudah dianggarkan disetujui oleh dewan,” ucap nya.

Selanjutnya, DPRD kota Metro meminta agar Pemerintah kota Metro melakukan pertimbangan ulang program pemberian baju seragam sekolah karena dilapangan dirasakan kurang memberikan manfaat. Sebaiknya anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat seperti, peningkatan fasilitas UNBK atau peningkatan Bosda.

Konteks pengesahaan APBD juga sekaligus dengan pengesahaan tiga raperda insiatif dewan, yakni: Raperda pencegahan penyakit menular dan non menular, dan raperda tentang narkoba,” ujar Z.Dianur Wahid. (Ade Suhendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here